Indonesia sebagai negara yang menganut sistem Demokrasi yang benar-benar romantis. Demoktrasi tidak sepenuhnya memerdekakan tegaknya kesejahteraan dan keadilan, juga tidak menghapus penjajahan atas bangsa. Serta budaya korupsi yang terus berkembang begitu pesat tanpa macet, tetapi munculnya kesenjangan inilah yang menyebabkan ‘kemacetan’ besar dalam politik Indonesia.
“Kita membutuhkan Pancasila kembali karena ia merupakan proses negosiasi terus menerus dari sebuah bangsa yang tak pernah tunggal, tak sepenuhnya bisa ‘eka, dan tak ada yang bisa sepenuhnya meyakinkan bahwa dirinya, kaumnya, mewakili sesuatu yang Maha Benar”[1].
Maka kursi demokrasi hanya diisi oleh orang-orang yang siap berbakti pada pertiwi.
Negara yang dulu dikatakan kaya dengan kolam susu, dan syurganya tanah yang subur. Kita memang hidup di negara yang kaya akan etnis, keragaman bahasa, karya, juga agama. Namun hampir Indonesia kehilangan agamanya. Yakni persatuan, kemerdekaan, ketakwaan, kesejahteraan, dan rasa tanggung jawab.
Maka kemanakan laju pergerakan kemerdekaan ini? yang dulu dengan perjuangan tidak kecil, pahlawan, pengabdian pemuda dari tanah air rela mati demi sebuah kemerdekaan yang benar-benar dinantikan bangsa ini! Kendati, setelah pahlawan kita memenangkan penindasan atas penjajahan bangsa asing. Nasib kemerdekaan belum sepenuhnya tumbuh dan hidup, sebab ia terbatas, dan makin memaksimakan batas, kemudian melapangkan penindasan atas sejarah.
Korupsi yang sangat menghianati negara, serta sucinya sebuah proklamasi menodai rahim tanah air. “Yang muda, yang tawuran. Yang salah wakil, Yang harus dihormati atas ketakhormatanannya sumpah pada Pertiwi.”. Tiga badan besar (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) yang harusnya menjaga gerak perdamaian dan kesejahteraan rakyat, malah kadang saling beradu argumen siapa yang paling bersalah, siapa yang paling benar, dan siapa yang akan memenangkan sebuah perhelatan akan penipuan lainnya.
KPK sebagai Badan Pemberantasan Korupsi yang disinilah tugasnya yakni mengangkat pedang paling tajam, dan menyiapkan banyak peti mati atau liang lahat cukup berukuran 1,2 X 2 meter saja. Selain, membantu meningkatkan produksi tukang buat peti. Upaya ini juga dapat menjadikan hukuman sebagai ketetapan harga mati. Hukum bukan buat dijual-beli khusus pesanan dengan harga yang sesuai. Akan tetapi ketetapan sanksi yang menjamin ketegasan dan berlaku secara umum, tidak pilih-pilih saku tebal dan tipis!
Jika saya menjadi ketua KPK, seorang pelajar yang memimpin suatu pergerakan fisabilillah ini. Konsep yang akan pertama saya tetapkan, adalah konsep agama. Kemudian kejujuran dengan metode hipnosis yang pernah dicetuskan oleh pak Achmad Sutiyaji. Pengumpulan tokoh-tokoh masyarakat yang benar memiliki cermin teladan dan ability yang dapat mengintegrasikan iptek dan imtak, di mana bukan hanya demokrasi yang didefinisikan sebagai suatu hak bersuara yang bisa dibeli dengan uang. Akan tetapi musyawarah, yang berlandaskan Alquran dan Hadis. Jika hukum Islam tidak bisa berdiri di Indonesia, saya ingin secepatnya mengesahkan hukuman mati setegak-tegaknya bagi sang koruptor di Tanah Air ini.
Pengrekrutan anggota sesuai dengan verifikasi. Sebuah tim akan bergerak, jika bagian-bagiannya berfungsi sebagaimana fungsinya. Maka, kencangkan dulu visi dan misi, serta strategi dengan menerapkan analis SWOT (streng, weak, opportunity, treat). Anggota hanya terdiri dari orang-orang yang siap akan berbagai ancaman. Serta, kuat komitmen dan memiliki rasa optimisme pada perubahan Indonesia emas.
Kesenjangan yang saling berantai yang mempengaruhi letak inti-inti sebuah sistem, maka akan menyebabkan timbulnya disintegrasi kebudayaan, disorientasi pandangan dan disorganisasi sosial. Jika sistem pendidikan tidak dibenahi, lembaga yang seharusnya digunakan sebagai pembentuk calon kader-kader bangsa berkualitas tinggi. Dengan masuknya berbagai unsur jahat yang mengotak-ngotakkan kehidupan. Hingga munculnya banyak kesenjangan dalam budaya pendidikan. Sehingga yang terjadi bukan transisi kebudayaan tetapi lebih besar aspek negatifnya, ialah terjadinya disintegrasi, disorganisasi, dan disorientasi sosial. pada kondisi demikianlah anarkisme lebih mudah berkembang.
Jika saya menjadi Ketua KPK, saya akan terus gembleng potensi-potensi anak bangsa untuk terus berkarya dan menyuarakan kejujurannya. Mengadakan sosialisasi terus, baik dalam bentuk perlombaan-perlombaan, baik dimasukan dalam kurikulum wajib dari anak TK sampai tamat Sekolah mengenai ganasnya Korupsi. Mengenai mengapa kita perlu bermimpi dan menerapkan prinsip visi dan komitmen dalam tujuan sebuah hidup. Korupsi telah banyak membunuh manusia yang harusnya bahagia, tapi mati sambil memeluk lidah yang tak bertulang.
Kemudian saya akan menjadikan media, sebagai titik acu bagi transparansinya penindakkan dan proses pengungkapan fakta secara terbuka. Bukan hanya memperkeruh suasana dan memberatkan kebrutalan suatu sistem yang gagal, akan tetapi pada pendidikan problem solving dan agar sebagai masyarakat kita tidak dibohongi lagi oleh papan catur hitam dan putih. Peran media massa pun, harus terus diawasi karena tidak dipungkiri, peran media massa sebagai ujung tanjuk suatu perubahan peradaban. Maka ketetapan pers harus benar-benar dijunjung tinggi. Kini banyak media yang berniat saling menjatuhkan dan mempersuram suasana hingga meracuni pemikiran publik.
Di sinilah kita saling berkerjasama, korupsi harus secepatnya dibasmi. Jangan biarkan ada akar yang tersembunyi, hingga menyebabkan tumbuhlah ia lagi. Sudah banyak bangsa Indonesia menanggung malu akan penindasan. Saatnya kita berdiri dan bergerak bersama. Bersatu mendeklarasikan Indonesia tanpa KKN!
Postingan
0 komentar:
Posting Komentar